Sabtu, 04 Januari 2014

kemacetan struktural ? sistemik?



                                           
                                                                                               

Sarapan nasi kuning , kopi enak. Sarapan macet....... capek deh !
Berikut ini  akar masalah dan logika mengatasinya


Kemacetan  yang terjadi  di ibu kota dan kota besar lainnya, membuat pimpinan daerah  babak belur mengeluarkan jurus jurus  untuk mengatasi kemacetan, sungguh memprihatinkan berbagai pihak saling menyalahkan, mencari kambing hitam terhadap permasalahan.

Coba kita lihat pada hari libur panjang, hari raya lebaran jalan terlihat lapang apa artinya ini ?

Kontribusi pendatang sangat besar terhadap kemacetan, karena ditempat asalnya sangat sulit mencari nafkah lebih baik urbanisasi ke kota atau  ke luar negeri, 

Sebagai sarana penunjang adalah kendaraan pribadi karena mendapatkan nya mudah sementara kelayakan transportasi umum belum dapat diharapkan.

Mengapa sulit, padahal utang sudah sedemikian besar , sebenarnya utang itu untuk siapa ?

Sekali pun  banyak ahli berpendapat bahwa kebocoran melebihi 30 %, utang  digunakan untuk berbagai program dan proyek diantaranya bersifat mercusuar, contoh  pembangunan bandara, pelabuhan laut, jalan tol yang biayanya sangat besar .

Apa pun alasannya fakta menunjukkan bahwa kinerja neraca perdagangan defisit, artinya ekspor lebih kecil dari pada impor katakan saja kedelai (petani) dan ikan (nelayan).

Pembangunan dari dana utang yang  di contoh kan di atas  akan mempermudah , memperpendek waktu, mengurangi biaya transport barang barang impor sampai konsumen sementara petani dan nelayan dengan jalan desanya yang kurang tersentuh pembangunan akan berpengaruh pada harga jual dan waktu tempuh.

Padahal dari sisi iklim dan lahan Indonesia punya kelebihan, kalau ongkos produksi paling beda tipis, dampak yang nyata adalah mereka pindah dari tempat asal , mau bekerja di luar ketrampilan nya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya , di sini lah  akar masalah kemacetan kota besar

Jadi tidak perlu heran atau gusar bila barang impor mudah dijumpai dengan harga murah, disengaja atau tidak, diakui atau tidak realisasi di lapangan memang seperti itu, kebijakan hutang jelas menunjukkan perannya terhadap urbanisasi 

Mari kita coba pakai hitungan sederhana, katakan saja Standar pembangunan jalan desa per meter persegi Rp. 42.250,- atau bulat kan saja Rp 50.000,- untuk memudahkan perhitungan. Coba cari satu nilai proyek jalan tol saja dan bagi dengan Rp 50.000,- dapat berapa  meter jalan desa yang bisa dibangun ?

Dari hasil perhitungan anda anda bila dijumlahkan  dengan jalan tol lainnya akan didapatkan bukan hanya ratusan meter, bahkan bisa ribuan meter atau kilometer jalan desa yang bisa dibangun.

Andaikata pemegang kendali berkenan sedikit saja memikirkan nasib rakyat kecil dengan membangun jalan desa, efek domino nya sungguh luar biasa,  perekonomian semakin maju dan minimal mengurangi urbanisasi  atau tidak menambah parah kemacetan yang sudah terjadi.

Demikian semoga adil dan makmur dapat segera tercapai, mohon maaf bila kurang berkenan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar